HEADLINE NEWS

TOPIK POPULER

Pabrik Ekstasi 'Kualitas' Belanda Di Gerebek SatNarkoba Polres Bogor

By On Tuesday, January 21, 2020


Reporter : Veronica / Reni 

Bogor, - Sat Narkoba Polres Bogor berhasil mengungkap pabrik ekstasi dan sabu yang diduga jaringan almarhum Freddy Budiman. Sebanyak 1.320 butir pil ekstasi, 1,5 Kg Powder extacy, 390 butir obat bodrek warna putih, 265 butir obat pusing warna oranye dan lima paket sabu  dengan berat brutto 53 gram, berhasil diamankan dalam operasi ini.

Polisi berhasil mengamankan produsen berinisial Hn (520 dan masih terus mengejar sejumlah nama yang diduga masuk dalam jaringannya.

Dari ribuan butir ekstasi yang diamankan, ekstasi green no name menjadi perhatian aparat hukum karena kualitasnya yang setara dengan ekstasi produksi dari benua biru yaitu Negara Belanda.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, penangkapan terhadap produsen narkoba berinisial Hn itu, merupakan hasil pengembangan kasus-kasus peredaran narkotika jenis ekstasi dan sabu di wilayah Bogor. Berbekal itu, polisi pun akhirnya berhasil menangkap Hn di sebuah rumah di Jakarta Pusat.

"Tertangkapnya Hn ini hasil perkembangan kasus peredaran narkotika di Kota Bogor dengan barang bukti ekstasi green no name," ucap Kasat Narkoba Polres Bogor AKP Andri Alam ketika dihubungi wartawan, Senin (20/1/2020).

Ia menerangkan ekstasi green no name ini tidak banyak dijual di Indonesia dan dijual secara khusus, kualitas barang haram ini setara dengan ekstasi produksi kota - kota di Negara Belanda. "Ekstasi green no name ini  dijual Hn tidak di tempat hiburan malam, tetapi di hotel bintang 4 dan 5. Dia kerap menyewa kamar bertarif mahal untuk mengadakan dunia gemerlap (dugem) dan pesta ekstasi," terangnya.

Andri menjelaskan dalam peristiwa ini, polisi juga menyita dua buah buku rekap penjualan, lima alat pres ekstasi berbagai ukuran, sepasang sarung tangan hitam,  saringan plastik, satu set alat/mesin cetak pembuat ekstasi secara manual, 11 alat cetak berbagai ukuran (S M L XL, 6 buah kunci L berbagai ukuran, dua palu karet, buah palu besi, satu tang, sekaleng kotak pengoplos bahan mentah Inek, dua kertas alumunium foil, sebuah hair dryer, satu pack tes paper, satu HP, satu timbangan digital, dua ember pestri, dua pak plastik bening berbagai ukuran dan 1.000 zat pengawet (selica gell).

"Selain memproduksi ekstasi green no name, Hn juga memproduksi sabu, dengan cara tradisional  ia menambahkan obat pusing didalam kandungan sabunya. Tersangka Hn akan kami jerat dengan Undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang peredaran narkotika pasal 111, 112 dan 114 dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun penjara," jelas Andri.

Naiki Kapal Phinisi, Presiden Tinjau Kesiapan Wisata Bahari di Labuan Bajo

By On Sunday, January 19, 2020


Tentunya Presiden Jokowi sudah mendengar informasi bahwa Labuan Bajo tidak hanya terkait dengan Taman Nasional Komodo. 

Tapi juga banyak mendapat pujian sebagai tempat terbaik untuk melihat matahari terbenam dan juga kaya dengan wisata bahari, mulai dari hanya sekedar menikmati indahnya pantai dengan pasir putih, berenang di laut, hingga menyelam.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan pada sore ini, Presiden ingin mencoba menaiki kapal phinisi. 

“Presiden tidak hanya ingin menaiki kapal saja, tapi juga ingin melihat langsung kesiapan kapal-kapal tersebut menyambut wisatawan,” kata Heru.

Selain itu, Presiden juga melihat kesiapan para anak buah kapal (ABK), kebersihan di kapal, dan keramahan para ABK di kapal tersebut.

“Presiden juga menilai kesiapan faktor keamanan dan keselamatan, seperti ketersediaan pelampung, radio komunikasi di kapal, dan peralatan lainnya,” ucap Heru.

Selain itu, Presiden juga melihat spot-spot di kapal yang menarik untuk diabadikan oleh wisatawan dengan latar belakang laut dan kepulauan di Labuan Bajo.


“Sekarang kan zamannya harus _instragamable_, jadi Presiden juga mencoba spot-spot itu,” lata Heru.

Presiden Jokowi menaiki kapal phinisi dari dermaga hotel tempatnya menginap sekitar pukul 17.50 WITA. Bertepatan dengan waktu matahari terbenam, Presiden yang didampingi Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara berlayar kurang lebih selama 45 menit sebelum akhirnya kembali ke dermaga.


Manggarai Barat, 19 Januari 2020
Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://setpres.setneg.go.id
Youtube: Sekretariat Presiden

Presiden dan Ibu Negara Bertolak ke Labuan Bajo

By On Sunday, January 19, 2020


Istana, - Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada hari ini, Minggu, 19 Januari 2020, bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) guna melakukan kunjungan kerja.

Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dan rombongan lepas landas sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Presiden dan rombongan tiba di Bandara Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 11.50 WITA.


Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang turut dalam penerbangan mengatakan, Presiden dan Ibu Iriana akan melakukan sejumlah agenda kerja hingga Selasa, 21 Januari 2020.

"Besok Presiden akan meninjau proyek pembangunan terminal _multipurpose_ Labuan Bajo dan meninjau kawasan Puncak Waringin. Selain itu, Presiden juga akan meresmikan sarana pendukung pariwisata, yaitu sebuah hotel milik BUMN," kata Heru.

Lebih lanjut, Heru juga mengatakan kunjungan kerja kali ini juga akan dimanfaatkan Presiden untuk meninjau infrastruktur pendukung pariwisata di Labuan Bajo.

“Seperti kita ketahui, Labuan Bajo merupakan salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas tahun ini,” ucap Heru.

Pada bulan Juli 2019, Presiden telah meninjau infrastruktur di Labuan Bajo. Dalam beberapa kesempatan Presiden memang selalu menegaskan jika dirinya akan selalu memantau langsung pembangunan suatu infrastruktur.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi NTT antara lain, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara.


Jakarta, 19 Januari 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://setpres.setneg.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Empat Bulan Menunggu, Rohadi Ingin Gugah Hati Presiden Jokowi

By On Friday, January 17, 2020


Bandung, - Merasa tidak tahan lagi menunggu sesuatu yang dirasakan tidak pasti, terpidana kasus suap pedangdut kondang Saipul Jamil, Rohadi, menyatakan ingin menggugah hati Presiden RI Joko Widodo, agar menanggapi surat pribadinya kepada presiden 16 Juni 2018. Yaitu surat yang menjelaskan duduk perkara kasus yang dihadapinya, sehingga dia merasa telah dijadikan tumbal para hakim dalam kasus ini. 

“Saya harap Bapak Presiden menaruh perhatian terhadap kasus saya. Narapidana tidak berdaya yang telah dijadikan tumbal oleh para hakim yang sejatinya adalah pelaku utama kasus suap itu,” ungkapnya. 

Dalam pesan tertulis kepada beberapa media, Rohadi mengemukakan, sekarang dirinya sedang menunggu putusan Mahkamah Agung atas sidang-sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya. Sidang terakhir PK itu berlangsung empat bulan lalu. Tapi sejauh ini belum ada juga putusan atau vonis dari sidang-sidang PK itu yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA). 

Dia mengaku tidak tahu mengapa berkas perkaranya “mangkrak” di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, sehingga setelah menunggu selama empat bulan terakhir ini dia masih belum mendapatkan penjelasannya. Dia juga mengaku tidak tahu apakah hasil sidang-sidang PK itu sudah sampai ke tangan para hakim yang berwenang memutuskan perkara itu di MA. 

“Saya sangat berharap mendapatkan putusan yang adil seadil-adilnya dari MA. Apa pun itu, saya mohon para hakim MA mau melaksanakan tanggung jawabnya untuk segera mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya sebagai wakil Tuhan di lembaga peradilan negara,” ulasnya. 

Dalam surat tulisan tangan yang dikirimkannya kepada kepala negara 16 Juni 2018 dan mendapatkan cap stempat tanda terima dari Setneg 06 Agustus 2018, Rohadi mengungkapkan lima poin penting kepada Presiden RI Joko Widodo. 

Pertama, bahwa Rohadi sengaja dikorbankan untuk menutupi pelaku sesungguhnya dari kasus itu, yaitu para hakim di PN Jakarta Utara. 

Kedua, bahwa uang dari pengacara Saipul Jamil, Berthanatalia, sebesar Rp. 50 juta dia serahkan langsung kepada panitera Rina Pertiwi SH, yang akan digunakan untuk biaya plesiran hakim-hakim PN Jakarta Utara ke Solo. 

Ketiga, bahwa hakim ketua majelis Ifa Sudewi SH sering ketemu di kantornya dengan pengacara Saipul Jamil, Berthanatalia, untuk membahas perkara pelecehan sexual pedangdut kesohor itu. 

Keempat, bahwa Ketua PN Jakarta Utara Lilik Mulyadi SH adalah yang memerintahkan mencari dana guna membiayai plesiran para hakim ke Solo. 

Kelima, bahwa Rohadi telah disuruh berbohong oleh Hakim Karel Tuppu SH, untuk mengakui sebagai pelaku utama kasus suap itu. Hal itu dimaksudkan untuk menutupi keterlibatan para hakim dalam perkara suap itu. 

Rohadi menjelaskan, dengan mengemukakan secara terang benderang duduk perkara kasus itu kepada Kepala Negara, dirinya berharap agar keadilan bisa ditegakkan. Agar presiden mengingatkan para hakim yang berwenang dalam memutuskan perkara itu untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya, sehingga kasus Rohadi ini segera dituntaskan. Dengan demikian, diharapkan agar keadilan bagi Rohadi dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. 

 
 

Rohadi menambahkan, dirinya mengakui telah melakukan kesalahan secara hukum dengan keterlibatannya dalam kasus suap itu. Tapi dia ingin menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pelaku utama kasus itu. Dia hanya sebagai penghubung antara ketua majelis hakim Ifa Sudewi SH dan pengacara Saipul Jamil, Berthanatalia SH. Karena itu, dia memohon keadilan, dengan menghukum dirinya sesuai dengan bobot kesalahannya. Bukan dengan menjalani hukuman sebagai pelaku utama yang merupakan kejahatan orang lain.

“Saya siap dihukum sesuai dengan bobot kesalahan saya. Tapi saya harus katakan bahwa saya bukan pelaku utama dalam kasus ini, sehingga harus dijadikan tumbal sendirian dengan menjalani hukuman tujuh tahun penjara,” katanya.

Rohadi menambahkan bahwa keputusan itu tidak adil. Sebab dirinya hanyalah seorang penghubung, tapi dijadikan tumbal layaknya pelaku utama.

Sedangkan pelaku utamanya sama sekali tidak tersentuh hukum sampai sekarang. Apalagi, setelah empat bulan berakhirnya sidang PK yang dia ajukan, dia juga belum mendapatkan putusan resmi dari MA yang entah kapan akan dikeluarkannya. (Mano/Agus)

Presiden Targetkan Draf RUU Omnibus Law Selesai Minggu Ini

By On Friday, January 17, 2020


Istana, - Presiden Joko Widodo kembali melanjutkan pembahasan mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law bersama dengan jajaran terkait. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan menjadi fokus bahasan jajaran terkait dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2020.

"Melanjutkan pembahasan mengenai Omnibus Law, saya minta agar naskah RUU-nya selesai dalam minggu ini," ujar Presiden dalam pengantar rapat terbatas tersebut.

Sebagaimana yang telah disampaikan Presiden dalam pembahasan sebelumnya, Kepala Negara mengingatkan jajarannya untuk mengonsultasikan substansi RUU dengan seluruh pemangku kepentingan dan memberikan akses terhadap rancangan tersebut kepada publik sebelum diajukan kepada DPR. Kepala Negara ingin agar proses penyusunan tersebut juga menerapkan prinsip keterbukaan.

"Ini agar pendekatan kepada organisasi-organisasi yang ada juga dilakukan sehingga berjalan paralel antara nanti pengajuan di DPR dan pendekatan-pendekatan dengan organisasi yang ada," ucapnya.

Presiden sendiri menargetkan agar naskah akademik dan draf dari RUU tersebut dapat diselesaikan sebelum 100 hari kerja periode pemerintahannya yang kedua. Selanjutnya, draf RUU akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

"Kalau ada persoalan-persoalan yang ada segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan," tuturnya.

Untuk diketahui, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin, 16 Desember 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya ada tiga RUU Omnibus Law yang akan diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Ketiganya adalah RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan yang ketiga RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.


Jakarta, 15 Januari 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://setpres.setneg.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Arahan Terkini Presiden soal Persiapan Pemindahan Ibu Kota

By On Friday, January 17, 2020


Istana, - Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan mengenai pemindahan ibu kota negara. Bersama dengan jajaran terkait, Kepala Negara melanjutkan pembahasan persiapan pemindahan ibu kota dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2020.

Hal pertama yang diminta Presiden kepada jajarannya ialah soal kesiapan regulasi-regulasi terkait pemindahan ibu kota tersebut. Terkait hal ini, pemerintah betul-betul memperhatikan aspek dasar hukum dengan mempersiapkan regulasi yang menjadi kekuatan hukum tetap.


"Saya dengar Pak Menteri Bappenas ini sudah siap sehingga segera kita sampaikan, kita berikan kepada DPR, agar bisa diselesaikan," kata Presiden.

Di samping regulasi, pemerintah juga bersegera untuk membentuk lembaga yang berwenang untuk mempersiapkan, membangun, hingga memproses pemindahan ibu kota tersebut. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan kantor pemerintahan ke lokasi baru, melainkan juga mewujudkan sebuah transformasi secara menyeluruh yang menyebabkan diperlukannya badan otoritas tersendiri.


Mengenai desain ibu kota baru, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa desain terkait ibu kota baru tersebut telah tersedia yang salah satunya didapatkan melalui sayembara. Tema Nagara Rimba Nusa yang menjadi juara pertama dalam sayembara tersebut dapat menjadi gagasan besar dan dapat disempurnakan.

"Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada, tetapi juga desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah sehingga saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini," ujarnya.

Menurutnya, tema Nagara Rimba Nusa tersebut turut mengangkat konsep mengenai kota yang ramah lingkungan sehingga aspek tersebut juga harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam mempersiapkan ibu kota baru.

"Konsep gagasan Nagara Rimba Nusa artinya kita memiliki kewajiban untuk memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki," tuturnya.


"Oleh sebab itu, saya juga sudah minta kepada Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) agar disiapkan kurang lebih 100 hektare untuk persiapan _nursery_, persiapan untuk persemaian, baik bibit-bibit yang berkaitan dengan mangrove atau tanaman-tanaman yang lain," imbuh Presiden.

Sementara mengenai lahan yang dibutuhkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan kurang lebih 256.000 hektare untuk kebutuhan pembangunan ibu kota baru dalam jangka pendek dan menengah. Secara keseluruhan, lahan seluas 410.000 hektare akan disiapkan untuk pembangunan jangka panjang.

"Pak Menteri BPN dengan Menteri LHK agar ini segera dirampungkan sehingga nanti arsitek, desainer, dan _urban planner_-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desain," ucap Presiden.

Adapun yang berkaitan dengan anggaran dan pembangunan, Kepala Negara menegaskan bahwa infrastruktur dasar dan klaster pemerintahan di ibu kota baru nantinya akan dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Di luar tersebut, pihaknya membuka peluang kerja sama investasi terhadap pembangunan ibu kota baru tersebut.


"Infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan oleh Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Kemudian untuk klaster pemerintahan yang berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian, ini juga akan dikerjakan oleh pemerintah," ujarnya.


Jakarta, 15 Januari 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://setpres.setneg.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Desak Bareskrim Polri Usut Dugaan Kongkalikong Soal Tanah Makam, Aliansi Indonesia Geruduk Mabes Polri

By On Wednesday, January 15, 2020


Reporter : Veronica 

Jakarta, - Menindaklanjuti pelaporan yang dibuat tanggal 23 Desember 2019 terkait dugaan penyerobotan atas tanah/lahan pengganti makam milik pemerintah kabupaten bogor seluas kurang lebih 518.250M2 yang berlokasi di kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Komando Garuda Sakti Bogor Raya kembali mendatangi kantor Bareskrim Mabes Porli di jln.Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran baru Jakarta Selatan, untuk menanyakan progres pelaporannya, Senin (13/01/2020).

Syahwadi selaku Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia mengatakan,  ” tujuan kedatangan kami ke Bareskrim adalah dalam rangka Menindaklanjuti terkait pelaporan kami beberapa waktu lalu dengan terlapor PT. Swakarsa Wira Mandiri (SWM),” ujar Syahwadi.

Dia menambahkan, dasar pelaporan atas PT. SWM tersebut berdasarkan temuan Lembaga Aliansi Indonesia atas alih fungsi lahan/tanah untuk makam milik pemkab bogor yang diduga telah diperjualbelikan dan dialih fungsikan.

“Pelaporan tersebut terkait lahan milik Pemda kabupaten bogor seluas 518.250 M2 yang berlokasi di tiga Desa yakni di Desa Pengasinan seluas 123.000 M2, Desa Rawakalong seluas 76.250 M2 dan Desa Curug seluas 319.000 M2 Kecamatan Gunungsindur, yang diduga telah diperjualbelikan. 

Dalam hal ini PT Swakarsa Wira Mandiri (terlapor) diduga kuat telah melakukan  tindak pidana penyerobotan, penipuan dan penggelapan serta pemalsuan Akta Autentik tanah milik Pemda Kabupaten Bogor seluas lebih kurang 518.259m2 di kecamatan gunung Sindur,” jelas Syahwadi.

"Dari total 518 hektare lahan / tanah milik pemkab bogor tersebut, ada sekitar 93 hektare yang diduga telah diperjualbelikan melalui perusahaan  PT SWM yang juga melibatkan oknum pejabat, salah satunya adalah kepala desa Curug Kecamatan Gunungsindur Ibu Mamay yang telah divonis 3 tahun hukuman penjara, dan bapak Acep yang sekarang lagi menjalani proses persidangan,” terang Syahwadi. 

Sementara itu Kadiv Bidang Hukum Lembaga Aliansi Indonesia Tumpak Simatupang,SH, menyebutkan bahwa hasil klarifikasi terkait pelaporan tersebut, pihak kepolisian yang diwakili Subdit II Bidang Harta Kekayaan Daerah (Harda) pada Bareskrim mabes polri menyatakan laporan tersebut sudah diterima dan sedang dipelajari serta sudah dibuat tim, sebut Tumpak.

“Ya tadi kita diterima oleh pak Syamsul di ruangan subdit II, Intinya beliau menyatakan laporan Aliansi Indonesia sudah masuk dan sedang berproses, sedang mereka pelajari, sudah dibuatkan tim untuk menangani nya, yang segera akan diturunkan untuk menindaklanjuti,” ucap Tumpak.

Mengenal Lembaga Aliansi Indonesia

By On Tuesday, January 14, 2020


Semarang, - Lembaga Aliansi Indonesia punya motto, visi, misi, tujuan dan moral. Aliansi Indonesia punya tugas yang paling berat, yaitu stop dan cegah LSM asing, LSM luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk merongrong dan mengadu domba dengan rakyat Indonesia.
Stop dan cegah LSM dalam negeri yang menjual informasi ke luar negeri. Itu tugas Aliansi.
Motto Aliansi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siapa pun yang tidak setuju dengan motto Aliansi Indonesia, walaupun itu pejabat tinggi negara, silahkan angkat kaki dari negara kesatuan RI.
Mottonya, mengajak seluruh pejabat negara, pemerintah, TNI, Polri, pengusaha dan masyarakat Indonesia, mari bersama-sama stop dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme dan narkoba, untuk menjaga aset negara, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menjaga NKRI.
Menjaga asset negara tanggung jawab rakyat Indonesia melalui Aliansi Indonesia.

Aliansi Indonesia punya hak dan kewajiban. 
Wajib hukumnya rakyat Indonesia menyelamatkan aset negara. Sebelum kita menyelamatkan aset negara, selamatkan dulu diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita. Kita punya hak sebagai rakyat Indonesia untuk menikmati kekayaan negara  ini. Kita punya kewajiban menyelamatkan, tapi kita selaku rakyat juga punya hak menikmati harta dan kekayaan negara kita dengan sebesar-besarnya.
Menegakkan kebenaran dan keadilan itu tanggung jawab Presiden. Presiden tidak ada kepentingan untuk partai atau yang lainnya, kecuali hanya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di NKRI melalui pembantunya yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan kalau ada indikasi kerugian negara, KPK turun tangan.
Menjaga NKRI adalah tanggung jawab Panglima TNI yang membawahi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Karena Panglima TNI adalah pembantu Presiden, maka Presiden berhak menunjuk Panglima TNI yang benar-benar bertanggung jawab, bisa untuk menjaga kesatuan RI.

Visi Misi Aliansi Indonesia

Visi misi kami adalah: mendukung pemerintah yang sah.

Siapa pun yang mengganggu Pemerintah, merongrong Pemerintah, ingin memisahkan diri dari NKRI, Aliansi Indonesia akan jadi garda terdepan untuk menjaga NKRI, membantu program TNI. TNI tanpa rakyat, TNI tidak kuat, karena TNI dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat.

Lalu apa tujuannya?
Tujuannya, marilah rakyat Indonesia bersatu, berdaulat, untuk menyelamatkan aset negara. Stop dan cegah segala kejahatan di muka bumi Indonesia, agar masyarakat rukun, damai, sejahtera, dunia dan akherat. Itulah tujuan Aliansi.
Kami juga punya Panca Moral. Pertama, gunakan hati. Menjadi anggota Aliansi hatinya harus bersih. Hati kita ibarat teko, kalau kita isi dengan air bersih, maka yang keluar adalah air bersih dan sebaliknya.
Kedua, penampilan, cara berpakaian. Kalau saya mau tidur pakaiannya seperti ini, kalau saya mau ke kantor pakaiannya seperti ini, sesuai kebutuhan dan keadaan. Ketiga, ucapan. Ucapan harus santun dan sopan, karena untuk contoh bagi masyarakat.
Keempat, perilaku. Perilaku harus santun dan sopan. Kelima, evaluasi diri. Siapa sih aku ini? Akan ke mana aku ini? Hanya satu, selamat di dunia untuk bekal di akherat. Untuk mencapai itu, semua harus belajar di Aliansi Indonesia. Para pejabat perlu belajar di Aliansi.
Jika kalian belajar, maka akan pintar. Kalau sudah pintar, jadinya ngerti dan tidak bisa dibohongin orang. Jika sudah pintar dan mengerti, maka akan berhasil dan sukses, kemudian akan kaya ilmu, kaya saudara, kaya teman dan kaya raya.
Jika sudah kaya, maka yang akan timbul adalah sombong. Kesombongan itu datangnya dengan tiba-tiba yang akan membawa kepada keserakahan. Orang sombong dan serakah dibenci oleh Allah, dilarang agama. Makanya cukup di kaya saja, sombong dan serakah buang jauh-jauh.

Kelebihan Aliansi Indonesia dengan motto, visi dan misinya
Dengan stop dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, Aliansi sudah menjadi KPK. Stop dan cegah terorisme, Aliansi sudah jadi Densus 88. Stop dan cegah narkoba, Aliansi sudah jadi BNN. Dan Presiden RI menjadi pelindung kita. Aliansi itu rakyat kok.

Apa yang akan dilakukan Aliansi jika pemerintah, terutama Presiden tidak sesuai dengan motto, visi, misi dan tujuan Aliansi?
Pertama, Aliansi anti demo, cukup pakai surat. Saya cermati, saya sikapi, saya kawal kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Kalau ada segelintir oknum pejabat, menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, Aliansi tidak akan segan-segan “memundurkan” pejabat tersebut dengan tetap melalui jalur hukum. Aliansi tidak akan segan-segan menangkap dan memberikannya kepada pihak yang terkait.

Bagaimana jika ada oknum Aliansi yang menyalahgunakan amanah yang diberikan?
Aliansi tidak pernah memecat anggota, tapi kami panggil dan menanyakan. Jika sudah tidak mau, maka kembalikan Kartu Tanda Anggota-nya. Jika masih mau di Aliansi, maka mari kita perbaiki. Kami itu menyelamatkan dan memperbaiki anak bangsa.

Bagaimana dengan sosialisasi ke masyarakat dengan adanya LSM sosial kontrol ini
Kami membentuk DPP yang solid, lalu kami sampaikan kepada DPD yang solid. DPD kemudian menyampaikan kepada pengurus cabang yang solid, kemudian selanjutnya ke anak cabang, sampai ke tingkat ranting dan anak ranting. Ranting itu kelurahan, anak ranting tingkat RW.
Untuk sosialisasi, semua anggota dari Sabang sampai Merauke pertama harus senang. Kedua komunikatif,dengan itu dia akan mengembangkan diri dan bercerita sendiri. Karena kami memiliki media sosial, web dan koran untuk menyampaikan.
Ketiga, rasa memiliki. Keempat, menjiwai apa itu Aliansi.
DPR adalah rumah partai, tapi di sini, rumah rakyat Indonesia.

Apakah ada ambisi politik di kemudiannya ketika Aliansi ini menjadi besar?
Di Aliansi Indonesia tidak ada politik dan tidak ingin menjadi partai. Ketua Umum tidak ingin jadi pejabat, tidak ingin jadi apa-apa.
Dulu di zaman Belanda, kita ngomong begini, ditangkap oleh Belanda. Kita sudah merdeka, maka kita harus menyelamatkan aset negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, menjaga kesatuan RI. Itu wajib hukumnya, di agama pun wajib, itulah yang namanya dunia dan akherat.
Perlu dicatat, saya Ketua Umum Aliansi Indonesia siap ditembak mati, siap dihukum seumur hidup demi membela rakyat Indonesia, demi menegakkan keadilan dan kebenaran di NKRI. Saya tidak pamrih politik, saya tidak pamrih apa-apa. Saya sebagai garda terdepan untuk menegakkan keadilan den kebenaran.
Jika mati, itulah yang disebut syahid, tujuan kami. Pamrihnya hanya satu, fiddunya wal akhirah (di dunia dan akherat). Coba lihat manusia, mencari harta, kekayaan, istri cantik, tujuannya apa sih? Hanya satu, dunia dan akherat.

Dengan adanya Aliansi yang bisa menjadi “polisi, KPK, BNN, Densus”, adakah kalangan yang merasa terancam?
Jelas. Tadi disebutkan ada LSM agama, ecek-ecek, dan Plat Merah. Jadi kalau ada yang merasa Aliansi sebagai batu sandungan, adalah oknum yang tidak suka negara ini damai, oknum yang tidak suka koruptor distop.
Aliansi telah menyelamatkan aset negara triliunan tahun ini. Dari mana? Orang mau narkoba ketemu Aliansi, tidak jadi. Orang mau merakit bom, ketemu Aliansi, mundur. Orang koruptor, dikejar sama Aliansi. Berapa banyak uang yang diselamatkan Aliansi dari Sabang sampai Merauke.

Terkait narkoba, apakah eksekusi mati bagi bandar narkoba sudah tepat?
Saya punya usulan, pengguna narkoba tidak boleh dihukum, harus direhabilitasi. Tetapi pengedar dan bandar narkoba, silahkan dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau bisa jangan dihukum mati. Buatkan penjara sendiri khusus bandar dan pengedar. Karena pencabut nyawa itu hanya Allah, tidak ada manusia menghakimi.
Lebih baiknya dipenjara seumur hidup atau sampai mati, supaya bisa bertaubat dan menjalankan ibadah sampai mati. Tidak boleh dibesuk sampai mati. Itu pun sudah dimatikan. Isinya hanya satu, yaitu ibadah. Karena hukuman mati tidak akan bisa menyelesaikan, justeru yang timbul adalah dendam dari keluarganya. Kita harus punya aturan yang jelas.

Bagaimana dengan hukuman bagi koruptor?
Sama, Koruptor itu sama dengan narkoba. Koruptor di atas satu milyar, masukkan penjara. Jadikan satu koruptor dengan pengedar narkoba. Sebab koruptor menghancurkan rakyat. Jika tidak melanggar HAM, aturan harus kita tetapkan.
Hukum kita ini masih sangat lemah, karena adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Koruptor sekarang ini melakukan nepotisme.

Sudah sebesar apa kekuatan Aliansi untuk rakyat dan negara?
Aliansi masih seumur jagung. Meski demikian, dalam umur sekitar tiga tahun, Aliansi sudah memiliki 420 Dewan Pimpinan Cabang dan 34 DPD. Aliansi bukan organisasi massa, bukan partai politik, tapi “lembaga tinggi negara”.
Maka itu, mari bersama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran melaui Aliansi Indonesia. (Sumber LAI Jateng/ Ojin)

  Kasdam IV/Diponegoro : Sampaikan Berita Yang Benar  dan Tidak Provokatif

By On Tuesday, January 14, 2020


Semarang- Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E., M,M, meminta kepada insan media untuk menyampaikan berita secara benar, sesuai fakta yang ada dan tidak mengandung unsur provokatif.

Hal tersebut disampaikan Kasdam saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Penerangan TNI AD di Kantor Pendam IV/Diponegoro, Selasa (14/01/2020).

Diterangkan Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa,  pada prinsipnya Pendam bersama media harus terus bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, agar masyarakat tidak mudah diprovokasi dengan berita-berita bohong maupun cerita-cerita yang belum jelas kebenarannya.

“Berita-berita di media sosial saat ini sudah tidak bisa dibendung, melalui peran penerangan dan insan media perlu bekerjasama dengan memberikan informasi dan berita yang menyejukkan, sesuai fakta dan dengan bahasa-bahasa yang tidak provokatif”, terangnya.

Disinggung soal menghadapi bencana alam, orang nomor dua di Kodam IV/Diponegoro itu menyatakan, bahwa pihaknya selalu siap bersama-sama komponen bangsa lainnya untuk membantu menanggulangi dan menangani bencana alam yang terjadi di Wilayah Jateng dan DIY.

“Di Indonesia ini ada musim kemarau dan penghujan, pada musim kemarau terjadi bencana kekeringan dan di musim hujan biasanya terjadi banjir. TNI dan instansi terkait siap membantu korban yang terkena bencana”, ungkapnya

Sementara itu, menanggapi pemberitaan yang viral di medsos tentang adanya Keraton Agung Sejagad (KAS) di Purworejo, pihaknya masih terus mengecek dan menggali kebenaran informasi tersebut.

“Kita akan cek dulu, informasi memang ada bahkan sudah ada video yang viral, tapi kita masih harus cek dulu. Seperti apa tindakan yang dilakukan kita belum bisa menyampaikan, kita masih cek dulu”, terang Jenderal bintang satu itu.

Pada kesempatan yang berbahagia tersebut, Kasdam juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang ,setinggi-tingginya kepada Pendam dan rekan-rekan media yang terlah bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga Citra TNI AD khusunya Kodam IV/Diponegoro.

Senada dengan Kasdam, Kapendam IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto, S.I.P., M.A.P. juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah bersama-sama menjaga citra Kodam IV/Dipongoro pada khususnya dan TNI AD pada umumnya.

Letkol Kav Susanto breharap, apa yang sudah dilakukan di tahun 2019 dapat lebih ditingkatkan dan disempurnakan sehingga di tahun 2020 ini menjadi lebih baik, sesuai tema HUT ke-69 kali ini “Citra TNI AD Adalah Kita”.

Turut hadir dalam peringatan HUT ke-69 Penerangan TNI AD di Pendam IV/Diponegoro, para Asisten, para Perwira Ahli, Perwira Leasion dan para Kapenren serta para wartawan dari berbagai media. (Ojin)

Presiden Jokowi: Indonesia Berperan Penting dalam Pembentukan Energi Masa Depan Terbarukan

By On Tuesday, January 14, 2020


Indonesia turut berperan dalam membentuk energi masa depan yang terbarukan. Setidaknya terdapat beberapa hal yang telah dan sedang dilakukan oleh Indonesia sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kunci  pada forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC), Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Senin, 13 Januari 2020.

Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia turut berkontribusi membentuk energi masa depan, khususnya di bidang penyimpanan energi. Nikel merupakan salah satu komposisi penting pada sebuah baterai lithium ion, dimana baterai tersebut digunakan pada ponsel pintar.

“Jadi dalam sepuluh tahun mendatang, setiap kali anda melihat ponsel pintar, anda akan teringat bahwa anda membawa bagian kecil dari Indonesia di kantung dan tas anda setiap hari. Itu akan mengingatkan anda pada bagian kecil dari mineral Indonesia,” ucap Presiden.

Selain pada ponsel, baterai lithium ion juga diperlukan sebagai salah satu komponen kelistrikan pada sistem transportasi misalnya mobil listrik. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia siap untuk mensuplai kebutuhan dunia akan industri baterai lithium ion yang tumbuh dengan cepat.

“Kami mengundang anda semua untuk bermitra dengan kami untuk membangun industri di dalam negeri untuk memproduksi komponen baterai sebagai perpanjangan hilir alami dari produksi Nikel kami,” ucap Presiden.

Adapun sektor lain menurut Presiden dimana Indonesia berperan penting dalam pembentukan energi masa depan adalah terkait bahan bakar bio terbarukan B-20 dan B-30, mengingat Indonesia merupakan negara pemroduksi minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

“Tahun lalu kita mengimplementasikan program B-20 dimana pada seluruh produk bahan bakar diesel kita harus mengandung minimal 20 persen minyak kelapa sawit bio-diesel. Dan kebijakan ini menghemat anggaran impor bahan bakar sebesar US$ 3.4 miliar dan mengurangi 8.9 miliar ton emisi karbondioksida,” ungkap Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden mengatakan, pihaknya telah meluncurkan program B-30 tahun ini yang akan lebih menghemat lagi anggaran impor bahan bakar dan lebih menurunkan lagi emisi gas rumah kaca.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah Indonesia akan terus merestrukturisasi sistem energinya, sehingga memenuhi tantangan akan kelestarian lingkungan.


Abu Dhabi, 13 Januari 2020
Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://setpres.setneg.go.id
Youtube: Sekretariat Presiden

Presiden Undang Dunia untuk Berinvestasi di Ibu Kota Negara Baru yang Modern dan Ramah Lingkungan

By On Tuesday, January 14, 2020


Presiden Joko Widodo mengundang investor di seluruh dunia untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia. Demikian disampaikannya saat menyampaikan pidato kunci pada forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC), Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Senin, 13 Januari 2020.

“Di Ibu Kota Negara baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik,” kata Presiden Joko Widodo.

Pembangunan Ibu Kota Negara baru menurut Presiden, harus menjadi kota dengan teknologi mutakhir dan disaat yang bersamaan juga menjadi wadah bagi inovasi, kreativitas, dan ramah lingkungan, serta menjadi tempat yang memberikan kebahagiaan bagi penduduknya.

“Energi terbarukan dan teknologi yang bersih akan menghasilkan kehidupan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi,”  ungkap Presiden.

Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat dan apabila digabung dengan keluarganya, maka akan ada sekitar 6-7 juta orang yang akan pindah ke Ibu Kota Negara baru.

“Kita tidak ingin hanya membangun ibukota administratif dengan skala kecil, tapi kita ingin membangun kota _smart metropolis_ karena populasinya akan 3 kali lipat populasi Paris, 10 kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggung jawab secara lingkungan.

“Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru akan menekankan pada pentingnya mengatasi masalah sosial seperti gaya hidup boros, dengan membangun kota baru yang atraktif dan ramah bagi semua kalangan untuk mengadopsi gaya hidup yang efisien dan rendah karbon dengan berorientasi pada transportasi publik, kota ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam,” ungkap Presiden.

Pembangunan Ibu Kota Baru menurut Presiden, juga merupakan salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia. Jakarta yang menjadi Ibu Kota saat ini memang telah menjadi salah satu kota yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Namun Presiden menegaskan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia harus dikedepankan.

“Di negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, konsep pemerataan pembangunan sangat diperlukan sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kami namakan Indonesia sentris,” ucap Presiden.


Abu Dhabi, 13 Januari 2020
Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://setpres.setneg.go.id
Youtube: Sekretariat Presiden

PB HKK Nasional Akan Gelar Rakernas Ke 2 dan Seminar Nasional Bulan Februari

By On Tuesday, January 14, 2020


Jakarta, - Pengurus Besar Himpunan Keluarga Kerinci (PB HKK) Nasional akan menggelar Rapat Kerja Nasional Ke-II (Rakernas Ke-II) di Jakarta pada bulan Februari 2020 mendatang.

Ketua Organizing Komite (OC) Rakernas Ke-II PB HKK Nasional Komisaris Polisi Hersiantony mengatakan, Forum tertinggi PB HKK Nasional, setelah Munas ini akan dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 14 sampai 16 Februari 2020 di Avenzel Hotel & Convention, Cibubur.

"Insya akan kita laksanakan bulan depan, tanggal 14, 15 dan 16 Februari," kata Antony, yang juga merupakan Kapolsek Jatisampurna usai menggelar rapat persiapan Rakernas Ke-II PB HKK Nasional di Mapolsek Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, Senin 14 Januari 2020.

Sejumlah Pengurus Besar HKK Nasional tampak hadir dalam rapat tersebut, diantaranya Ketua Harian PB HKK Nasional Basyarudin Thayib, Sekjen PB HKK Nasional Porseda Risman. Lalu, Ketua dan sekretaris Panitia Pengarah (Steering Comittee) Nuzran Joher dan Hadi Suprapto Rusli serta jajaran SC. Kemudian Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committe) Kompol Hersiantony dan jajaran OC.

Ketua Harian PB HKK Nasional DR. H. Basyarudin Thayib menambahkan, bahwa Rakernas ini akan dihadiri oleh ratusan peserta dari Pengurus Wilayah dan Daerah  HKKN, di seluruh Indonesia dan juga undangan. 

Ia menambahkan, bahwa Ketua Umum PB HKK Nasional Irjen. Pol. Drs. H. Syafril Nursal, SH, MH yang juga Kapolda Sulteng sudah menyampaikan pesan bahwa Rakernas ini akan memberikan manfaat dan kontribusi besar untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

"Nanti banyak agenda-agenda yang akan dibahas di Rakernas. Salah satunya, kita akan undang pakar untuk membahas gagasan dan konsep untuk kemajuan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh," ujar Basyarudin.

Basyarudin menambahkan, ada empat agenda utama Rakernas. Diantaranya mengevaluasi program kerja 1 tahun berjalan, revitalisasi program kerja tahun 2020, reshuffle pengurus yang tidak aktif dan menyikapi Pilkada Kota Sungai Penuh dan Pilkada Gubernur Jambi 2020.

"Nanti ada juga Seminar Nasional Revitalisasi Pembangunan Pariwisata Kerinci-Jambi di Era Digital," ucapnya. (***)

Nirmala Diduga Tidak Layak Duduki Posisi PLT BPPKAD, LSM Petisi Kritik Bupati Kerinci

By On Monday, January 13, 2020


Sungai Penuh, - Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Aktivis Sejati LSM Petisi Sakti hari ini (13/1/20) kembali turun ke jalan datangi kantor Bupati Kerinci dalam rangka aksi unjuk rasa terkait dugaan Pungli di BPPKAD dalam hal kepengurusan surat pencairan dana proyek tanpa dasar yang jelas. Selain dari itu, jabatan yang dijabat Nirmala sebagai PLT Kepala BPPKAD juga terindikasi cacat administrasi dimana yang bersangkutan dinilai belum layak dijadikan PLT Kepala OPD. 

Didalam orasinya, ketua LSM Petisi Sakti Indra mengatakan, "Nirmala belum layak dijadikan PLT atau Kepala OPD, karena masih golongan III, dan belum layak menduduki posisi tersebut, Bupati jangan dipaksakan karena melanggar ketentuan," ujar korlap dalam orasinya. 

Selain dari dugaan cacat hukum dalam posisi PLT BPPKAD, Nirmala juga dituntut untuk dicopot dari jabatannya oleh demonstran, karena diduga memiliki rekam jejak yang tidak bagus, diduga selalu menerima setoran dan memesan setoran ketika timnya turun kelapangan. Hal ini diungkapkan secara lantang didalam orasi Kordinator aksi tersebut. 

Deddy Kordinator aksi juga mengatakan tentang bobroknya BPPKAD jika masih dipertahankan pejabat korup sepeti yang telah disebutkan dilembaran pernyataan sikap Demonstran, pasti akan meninggalkan kesan negatif terhadap kebijakan Kepala Daerah, dan Bupati juga terkena imbas dari persoalan tersebut. 

Dia juga mengatakan, kebijakan Bupati Kerinci dalam posisi PLT BPPKAD yang diduga dilakukan secara acakadut akan menjadi bumerang dan bom waktu yang kapan saja bisa meledak, dia menyerukan tidak akan berhenti dalam mengkritik hal tersebut.

"Kami tidak akan berhenti disini dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, mengkritik untuk membangun walaupun tidak ada yang berani menghadapi kami disini, namun kami masih percaya masih ada penegak hukum yang dicintai masyarakat yang amanah dalam menjalankan tugas nantinya," ujar Deddy. (Tim)

Provinsi Jabar Dan Shafira Corporation Teken MoU Green Business

By On Monday, January 13, 2020


Reporter : veronica / Red

Bandung, - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mendukung perkembangan industri kreatif di Jabar, termasuk industri fashion busana muslim. Menurutnya, Jabar patut menjadi pusat fashion muslim dunia karena memiliki penduduk mayoritas muslim.

Jabar juga dinilai cukup progresif dalam mengembangkan ekonomi kreatif (ekraf). Emil –sapaan Ridwan Kamil– menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar terus berkomitmen untuk mengembangkan ekraf, di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jabar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Perda Provinsi Jabar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

“Kami bercita-cita Jawa Barat menjadi pusat fashion muslim di Indonesia, Insyaallah dunia,” kata Emil saat menghadiri talk show ‘Tree Of Life’ dalam rangka ulang tahun ke-31 brand pakaian muslim Shafira di Shafira Store Kota Bandung, Sabtu (11/1/20).

Selain itu, pihaknya turut mendorong bisnis dengan konsep circular economy yakni konsep bisnis yang berpedoman pada prinsip mengurangi sampah dan memaksimalkan sumber daya yang sudah ada alias daur ulang.

Dalam agenda tersebut, Pemda Provinsi Jabar bersama Shafira Corporation sekaligus menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait green business atau bisnis berkelanjutan dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan.

MoU ini mempunyai misi ‘Fashion Industries and Sustainability’ yang berisi kesepakatan tentang kontribusi industri fashion terhadap lingkungan. Nantinya, Shafira Corporation siap mendukung berbagai program terkait lingkungan yang dicanangkan Pemda Provinsi Jabar.

“Kami dorong kepada pihak-pihak yang punya tujuan bisnis, dakwah, dan (urusan) kemanusiaan lainnya,” kata Emil.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jabar Atalia Ridwan Kamil Turut yang ikut mendampingi gubernur dalam seremoni tersebut berujar, industri fashion nasional tumbuh pesat dan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kedua dari sub-sektor ekraf setelah kuliner.

Khususnya pakaian muslim, Atalia menambahkan bahwa saat ini tren tersebut terus berkembang, termasuk dengan banyaknya perempuan Indonesia yang mengenakan hijab.

“Hijab menjadi fashion. Ini harus diapresiasi. Fashion muslim juga menjadi sebuah syiar,” kata Atalia.

Untuk memajukan industri fashion muslim, Atalia mendorong para fashion designer untuk memberikan banyak pilihan design bagi para muslim di Jabar, Indonesia, bahkan dunia, untuk mendukung ragam aktivitas muslim.

“Bentuk, warna, dan design perlu terus diracik. Dalam hal ini Shafira tidak lelah mensiarkan kebaikan dalam bidang fashion,” ucap Atalia.
Pendiri Shafira Corporation Feny Musfata sementara itu mengatakan bahwa dengan MoU bersama Pemda Provinsi Jabar, pihaknya akan melakukan banyak gebrakan dengan spirit ‘Three Of Life’ dan ingin berkontribusi dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin.

“Kita ingin berkontribusi terhadap Jawa Barat, mendukung Jabar urusan pohon -pohonan, lingkungan, semoga mendukung pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan,” ucap Feny.

Adapun di usia menginjak 31 tahun, keuntungan bisnis Shafira diberdayakan untuk misi kemanusiaan, beasiswa, pembangunan rumah ibadah, dan berbagai aktivitas sosial lainnya. Shafira Corporation pun turut serta dalam pengembangan UMKM dengan mendukung program Pemda Provinsi Jabar yakni One Village One Company (OVOC) dan One Pesantren One Product (OPOP).

Peringatan Hari Sejuta Pohon Sedunia Tingkat Kota Bandung Dengan Menanam Pohon

By On Monday, January 13, 2020


Reporter : Veronica 

Bandung, - Memperingati Hari Gerakan Menanam Sejuta Pohon Sedunia yang jatuh pada setiap 10 Januari, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menanam sebanyak 5.500 pohon kopi di daerah perbukitan Bandung bagian timur. Rencananya, aksi ini bakal digelar pada 14 Januari 2020.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), Eva Yosida, Jumat (10/1/2020) menerangkan, pohon-pohon tersebut akan ditanam di Kecamatan Ujungberung sebanyak 3.500 pohon, Kecamatan Cibiru sebanyak 1.500 pohon, dan Kecamatan Panyileukan sebanyak 500 pohon.

Eva menuturkan, penanam pohon memang menjadi salah satu program prioritas melalui program Bandung Menanam Jilid 1. Momentum Hari Gerakan Menanam Sejuta Pohon Sedunia menjadi kesempatan yang tepat untuk kembali melakukan penanaman secara serentak.

“Pada hari tersebut, pohon kopi akan ditanam oleh para petani kopi Kota Bandung, para penyuluh, ASN Dispangtan Kota Bandung serta para ASN di kewilayahan seperti Kecamatan Ujung Berung, Cibiru dan Panyileukan,” ujarnya.

Menurut Eva, penanam pohon ini sebagai upaya untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. Saat ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) mencatat RTH di Kota Bandung sudah mencapai 12,21 persen.

“Peringatan Hari Sejuta Pohon Sedunia Tingkat Kota Bandung dengan menanam pohon pada titik-titik yang tepat, bertujuan selain untuk menambah luasan RTH Kota Bandung khususnya di wilayah Bandung Timur. Juga dapat mengurangi tingkat pencemaran udara sehingga kestabilan lingkungan dapat terjaga,” paparnya.

Eva menambahkan, program Bandung Menanam jilid 1 yang kini tengah fokus digarap Dispangtan juga sebagai bagian dari usaha memperbanyak pengikat tanah dan air di kawasan perbukitan. Utamanya dari kawasan perbukitan di sebelah utara yang kerap berdampak langsung terhadap Kota Bandung.

“Oleh sebab itu, kami menganggap program penanaman pohon ini penting. Perlu kita ketahui juga bahwa kesediaan air tanah bisa cepat habis jika faktor pengikat air semakin berkurang. Jadi menanam pohon adalah salah satu solusinya,” katanya.

(Humas Pemkot Bandung)

PDAM Tirta Sakti, BPPKAD Kabupaten Kerinci di Demo LSM Petisi, Ini Tuntutannya

By On Monday, January 13, 2020


Kerinci, - Halaman kantor Bupati Kerinci hari ini, Senin (13/1/20), kembali didatangi Demonstran yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Aktivis Sejati LSM Petisi Sakti. 

Kedatangan Aktivis tersebut bertujuan untuk menanyakan kepada Bupati Kerinci terkait temuan tentang adanya kecurangan membengkaknya tagihan air PDAM di Kabupaten Kerinci tahun 2019 lalu, pasalnya, banyaknya laporan masyarakat tentang tingginya tagihan tersebut. Yang membuat resah para konsumen yang berakibat kerugian sepihak. 

Selain dari itu pula, dugaan pungli di BPPKAD Kabupaten Kerinci juga menjadi tuntutan para demonstran, maraknya dugaan pungli untuk mendapatkan tanda tangan untuk urusan surat menyurat dalam pencairan dana. Aset Daerah juga demikian, dijelaskan orator dalam aksi tersebut, hal tersebut memicu terjadinya aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Kerinci. 

"Copot kepala PDAM Tirta Sakti Kerinci, dan PLT Kepala BPPKAD, karena tidak layak untuk dijadikan kepala OPD, berdasarkan hasil kerja yang dilihat, dua orang ini kami duga memiliki rekam jejak yang tidak sehat," ujar orator Indra. 

"Kami meminta kepada Bupati agar mengaudit laporan aset Daerah yang kami duga dijual secara ilegal, Kabid harus bertanggung jawab," sambungnya didalam orasi tersebut. 

Koordinator lapangan LSM Petisi Sakti, Deddy klene menyambung orasi ketua LSM Petisi, dia mengatakan, "Bupati Kerinci segera copot PLT BPPKAD Kabupaten Kerinci, karena belum bisa menjabat karena diduga belum memenuhi persyaratan, dimana eselon III menduduki posisi eselon II, hal tersebut cacat demi hukum," ujar Deddy klene dalam orasinya. 

Sementara itu, selama orasi-orasi berlangsung belum ada komentar dari pihak terkait, hingga berita ini dipublikasikan, belum ada yang mampu memberikan jawaban terkait tuntutan para demonstran. (Tim)

Tetap Optimis, Walau Di"CUEK"in Pemerintah

By On Sunday, January 12, 2020



Pemalang, - Langit syahdu yang menyelimuti Kabupaten Pemalang, diiring merdu raungan knalpot kendaraan yang melintas di Jalur Lingkar Utara, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah., menjadi saksi seorang pria paruh baya berpenampilan lusuh asal Pasuruan Jawa Timur, memainkan biola hasil karyanya. Gesekan diatas senar alat musik berbahan dasar limbah kayu ini nampak merdu terdengar dari sudut bekas warung kopi yang terletak di Jalur Lingkar Utara, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, (10/1/20).

Pria berambut Gondrong, berpenampilan lusuh ala kadarnya itu mengaku bernama Nur. Nur yang sudah 2 Tahun berkelana menelusuri jalan di Pulau Jawa ini tampak sedih dan galau ketika ditanya tentang asalmuasal dirinya memulai berkelana dan membuat alat musik.

"Bermodal keahlian memahat kayu, Saya pun memutuskan keluar karena ingin cari pengalaman dan pekerjaan. Berbekal itu juga saya mulai membuat biola, mas," ungkapnya.

Pria pengelana yang mengaku lebih senang jalan kaki ini, sudah sekitar 2 tahun pergi berkelana.

"Lebih enak jalan kaki, mas. Dari pada numpang kendaraan. Karena jalan kaki jugalah saya mendapatkan bahan untuk membuat alat musik ini. Hasilnya bisa buat pegangan saya selama berkelana ini. Alhamdulilah, selama berkelana ini bisa bikin sekitar, 5 atau 10 alat musik ini", tambahnya.

Hari demi hari dirinya menempuh perjalanan berjalan kaki menelusuri tiap daerah. Tidak hanya harus bertahan dari cuaca yang tak menentu, ia pun harus menerima perlakuan dari orang yang "risih" dengan penampilan lusuhnya.

"Kadang diusir saat berteduh atau melepas lelah. Apalagi sekarang ini cuacanya tidak menentu. Cuman bisa sabar dengan kenyataan ini, mas", imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai harapan di masa depannya, pria gondrong itu mengatakan jika dirinya ingin menekuni kreatifitasnya membuat alat musik, namun terkendala permodalan, karena selama ini jangankan mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat seperti raskin, bpjs, atau bantuan lainnya pun tak pernah ia dapatkan.

"Oalah mas, jangankan diberikan modal buat bikin alat musik. Bantuan lainnya juga tidak pernah saya dapatkan. Makanya saya lebih baik keluar berjuang sendiri, dari pada berharap pada pemerintah yang kurang perhatian pada orang kecil seperti saya ini," ungkapnya sembari meneteskan air mata.

Ketika ditanya apa keinginannya saat ini, Nur, mengungkapkan jika dirinya ingin kembali ke Pasuruan untuk berkumpul kembali dengan keluarga dan teman temannya.

"Saat ini saya hanya ingin kembali pulang. Bisa kumpul dan bertemu lagi dengan keluarga serta teman saya," harapnya.

Kisah perjalanan Nur ini nampak sekali jika Pemerintah Daerah belum 100% perhatian pada warga masyarakat. Banyaknya bantuan yang "Salah Sasaran", hingga bantuan dari pusat yang kadang harus "Mampir" kesana kemari dengan alasan Administrasi, merupakan PR yang harus diselesaikan bersama. Lalu, Bagaimana Reaksi Pemerintah PASURUAN, jawa Timur, yang tidak mengetahui jeritan warga seperti Nur ini?. (Dentang)

#Video Eksklusive wawancara dengan Nur, Pengrajin Alat Musik dari Bahan bekas, bisa anda saksikan di Channel Youtube:  Gerhanaonline Korwil Jawa Tengah

Tugu Monumen Pahlawan Soetomo Diresmikan

By On Sunday, January 12, 2020


Pemalang, - Tugu monumen Pahlawan Soetomo yang berada  di Dukuh Karang Pucung, Desa Wanarata, Kec. Bantarbolang, Kabupaten Pemalang diresmikan oleh Bupati Pemalang melalui perwakilannya, Minggu (12/1/2020). Peresmian berlangsung pukul 11:30 WIB - 11:45 WIB.

Hadir dalam peresmian tersebut Aunurofiq  (Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab.Pemalang)  yang mewakili Bupati Pemalang H.Junaedi yang tidak bisa hadir, Ida Mulyani aggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Danramil 09/Bantarbolang Kapten Arm Eko Budiharjo , Bpk.Luruh (Ketua DHC 45 Kab.Pemalang), Paspotmar Lanal Tegal Kapten Laut ((P) Subandi, Kodik Mar Surabaya Kapten Mar Amat Syafi'i, Kapolsek Bantarbolang AKP Heru, Kades Wanarata Elok Rahmawati, Danposal Tanjungsari Peltu Sugiri beserta Tomas, Toga dan Toda Desa Wanarata.


Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab.Pemalang Aunurofiq sebagai perwakilan bupati dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadiran Bupati Pemalang karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta dalam rangka Rakernas PDIP dan tidak mengurangi rasa syukur kita untuk acara peresmian Tugu Monumen Pahlawan Soetomo.

Desa Wanarata mempunyai sejarah yang tidak bisa disepelekan dalam sejarah memperjuangkan kemerdekaan RI.

"Dengan adanya Tugu Monumen Pahlawan Soetomo untuk dijadikan sebagai pengingat bagi generasi penerus terhadap para pejuang dan tidak meninggalkan sejarah bangsa," kata Aunurofiq.

Buku kecil tentang Soetomo.Sementara itu, Kades Wanarata Elok Rahmawati mengucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan menyampaikan ucapakan terima kasih kepada panitia yang bisa menyelenggarakan acara peresmian Tugu Monumen Pahlawan Soetomo di Dukuh Karangpucung, Desa Wanarata.

"Dan alhamdulilah pembangunan yang menjadi harapan masyarakat Karangpucung bisa tercapai," kata Elok.

Pemugaran Tugu Soetomo di waktu yang lalu digagas oleh pemuda pasar wanarata (Kompas).

"Dulu tugu itu sangat memprihatinkan padahal banyak histori sejarah yang tertinggal di desa kami dan kami pemuda Wanarata yang tergabung dalam Kompas terketuk untuk bergerak agar peninggalan sejarah bisa dipugar, selain pahlawan Soetomo adalah legenda bagi warga desa kami, kami berusaha menyusun sejarah yang hampir hilang berserak dan kita sebagai generasi muda tak ingin sejarahnya tidak putus sampai disini," ungkap Obi dan Riyan tokoh pemuda Kompas.

"Tak hanya pemugaran Kami pun berusah menyusun jejak sang Letnan Soetomo yang tertuang dalam buku kecil, kita susun dari fakta dan saksi hidup menurut Untung  Sudiyanto sebagai penulis buku kecil MENELUSURI  JEJAK SANG LETNAN SOETOMO," imbuhnya.

Ida Mulayani anggota dewan dari  Komisi C yang beasal dari Desa Wanarata di sela-sela kegiyatan dalam peresmian Tugu Soetomo berpesan, setelah tugu diresmikan agar selalu kita jaga bersama nilai sejarahnya, kelestarianya dan keindahaanya, karena ini kebanggaan kita semua.

"Mudah-mudahan kedepan kita bersama sama bisa mengembangkan potensi yang ada di Dukuh Karangpucung dan sekitarnya, ini terutama potensi pariwisatanya, sehingga masyarakat sekitar bisa memperoleh penghasilan tambahan," kata Ida.

Acara dilanjutkan  pemotongan pita sebagai tanda peresmian oleh Aunurofiq diikuti, tamu undangan,tabur bunga di Tugu Monumen Pahlawan Soetomo  serta pemberian tali asih oleh Elok Rahmawati, Kades Wanarata  kepada saksi sejarah sebagai berikut ; Suma, Rawon, Rohidi, Marpu dan Casno.   

Kapten Mar Amat Safi'i, Kodik Mar Surabaya yang juga putra terbaik Desa Wanarata. Pada saat yang sama, juga dilakukan penyerahan bantuan pengadaan pohon tabe buya kepada Kades Desa Wanarata Elok Rahmawati.*

Reporter : Tresno

GENPPARI - GETAHPALU Mendesain Konsep Wisata Milenial, Wujudkan Hamparan Sawah di Atas Awan

By On Sunday, January 12, 2020


Jakarta, - GENPPARI sebagai tempat bernaungnya seluruh para pegiat ragam wisata nusantara atau pecinta pariwisata Indonesia, terus menanamkan kiprah nyata dalam memajukan pariwisata Indonesia. Tidak terpaku oleh sesuatu yang baku dan sudah ada, tetapi terus melakukan terobosan nyata dengan ide – ide kreatif untuk meumbuhkembangkan ragam wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri.

Di pagi hari yang indah kota Bandung, Sabtu (11/1) Ketua Umum Pegiat Ragam Wisata Nusantara (PRAWITA) atau lebih dikenal dengan sebutan Gerakan Nasional Pecinta Pariwisata Indonesia (GENPPARI) Dede Farhan Aulawi menjelaskan bahwa GENPPARI terus bersinergi dengan banyak komunitas yang sejalan dalam pengembangan pariwisata Indonesia. Setelah minggu lalu bersinergi dengan “Spirit An Nahl” dalam pengembangan wisata Berburu Lebah dan beternak Lebah, sekarang bersinergi dengan Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga (GETAHPALU) dalam pengembangan wisata Agroponik dalam membangun ketahanan pangan keluarga Indonesia, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional, mewujudkan kedaulatan pangan, dan juga langkah antisipatif jika terjadi krisis pangan global.

Selanjutnya Dede juga menjelaskan bahwa membangun ketahanan pangan tidak kalah pentingnya dengan membangun ketahanan negara yang lainnya, seperti ketahanan energi, ketahahan mental ideologi, dan sebagainya. Karena sebagus apapun pembangunan fisik, kalau warganya kelaparan maka bisa menimbulkan kerusakan dan bahkan kehancuran. Apalagi konsumsi warga terhadap pangan, khususnya beras termasuk pengkonsumsi beras tertinggi di dunia. Artinya ketergantungan masyarakat pada beras sangat tinggi. Sementara lahan pertanian atau persawahan juga semakin menyempit, karena dipakai untuk lahan jalan, pembngunan pabrik dan perumahan. Oleh karena itu bagaimana memikirkan ketahanan pangan dalam skala kecil seperti dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang sangat penting. Untuk merealisasikan impian tersebut, GETAHPALU sudah melakukan berbagai penelitian pangan dalam pengembangan bidang pertanian khususnya padi. Ujar Dede. 

“ Melalui Inovasi Pertanian Padi  Organik dengan Sistim Agroponik yang diinisiasi oleh GETAHPALU tersebut, akhirnya impian ini setahap demi setahap bisa terwujud. Oleh karena itu, kita yakin bahwa apa yang dilakukan di atas bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara “, tegas Dede. 

Pertanian Sistim Agroponik tidak tergantung musim (kemarau atau hujan), sehingga tidak  mengenal istilah gagal panen karena kekeringan atau kebanjiran. Di samping itu, konsep inipun tidak meninggalkan kearifan lokal dari  para petani konvensional dengan menanam tanaman ferugisia yaitu tanaman bunga pengalih hama.

Satu hal lagi yang perlu diketahui adalah, bahwa Agroponik bukanlah Hidroponik, walaupun ada kemiripan tapi keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda. Agroponik bersifat sangat  alamiah/organik karena sifatnya non kimia. Sementara Hidroponik pupuknya berupa nutrisi hasil rekayasa manusia atau tidak alami. Pertanian Sistim Agroponik menitik beratkan lebih kepada  tanaman padi, karena beras merupakan makanan pokok, sementara sayuran daun dan sayuran buah sifatnya menjadi tanaman pendamping. 

“ Pertanian Organik Sistim Agroponik, yaitu pertanian yang sehat dan ramah lingkungan yang dikondisikan secara alamiah dengan mengkombinasikan keseimbangan alam atas prinsip simbiosis mutualis antara tanaman padi dan ikan dengan memanfaatkan kinerja mikroba yang mengubah kotoran ikan menjadi pupuk bagi tanaman. Dan sebagai imbalannya, tanaman memberi oksigen, air yang bersih, serta flankton yang dibutuhkan oleh ikan dan begitu seterusnya secara  sirkulasi, sehingga tercipta sebuah ekosistem yang seimbang. Semua proses ini bekerja secara alamiah tanpa terkontaminasi oleh rekayasa manusia. Jadi konsep ini bisa didesain untuk wujudkan model wisata kaum milenial, dimana model bercocok tanam tidak harus kotor-kotoran masuk ke dalam lumpur. Bahkan kita bisa wujudkan hamparan sawah di atas awan “, sambung Dede mengakhiri keterangan. (FPRN)

Linguistik Forensik, Uji Validitas Keterangan Yang Diperoleh Saat Interogasi

By On Sunday, January 12, 2020


Istilah linguistik forensik bagi orang awam mungkin termasuk pada kosa kata yang sangat jarang didengar. Begitupun ketika disiplin ilmu tersebut akan diimplementasikan dalam proses penegakan hukum, sebagian orang akan bertanya lagi tentang maksud dan fungsinya. 

Padahal ilmu ini sangat penting, karena sangat terkait dengan teknik dan metode pencarian keterangan. Bahkan sebagian ahli mengatakan bahwa hal tersebut akan sangat terkait dengan validitas keterangan yang diperoleh oleh penyidik saat melakukan interogasi.

Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi dalam sebuah forum diskusi di kota Bandung, Minggu (12/1) mengatakan bahwa penguasaan linguistik forensik dalam penegakan hukum itu sangat penting sekali, karena menyangkut penerapan pengetahuan, metode, dan wawasan linguistik pada konteks forensik hukum, bahasa, investigasi kejahatan, persidangan, dan prosedur peradilan. Istilah linguistik forensik pertama kali muncul pada tahun 1968 ketika Prof. Jan Svartvik menggunakannya dalam analisis pernyataan Timothy John Evans, dimana ia menemukan  berbagai penanda gaya yang terlibat, dan Evans tidak benar-benar memberikan pernyataan kepada petugas polisi seperti yang telah dinyatakan dalam persidangan. Sejak saat itu, linguistik forensik difokuskan pada pertanyaan validitas interogasi polisi. Ujar Dede.

Sementara itu di AS juga ada kasus Ernesto Miranda tahun 1963. Kasusnya mengarah pada penciptaan Hak Miranda dan mendorong fokus linguistik forensik pada pernyataan saksi daripada pernyataan polisi. Berbagai kasus muncul yang menantang apakah tersangka benar-benar memahami apa artinya hak-hak mereka - yang mengarah ke perbedaan gaya interogasi koersif versus sukarela.

“ Secara substantif ada tiga bidang penerapan ilmu linguistik forensik dalam proses penegakan hukum, yaitu (1) memahami bahasa hukum tertulis, (2) memahami penggunaan bahasa dalam proses forensik dan peradilan, dan (3) penyediaan bukti linguistik. Jadi linguistik forensik itu merupakan bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan. Istilahnya (1) Language as legal instrument, (2) Language as legal process, dan (3) Language as legal evidence. Jadi penerapan yang paling banyak pada proses penyidikan dan dalam pengadilan,“ ungkap Dede.

Kemudian mungkin muncul sebuah pertanyaan, kenapa linguistik forensik perlu berperan dalam proses penyidikan dan dalam pengadilan ?  Jawabannya sebenarnya sederhana saja, yaitu karena kedua proses  hukum tersebut menggunakan bahasa sebagai instrumen untuk menjalankan proses hukum. Apalagi para pengguna bahasa di dalam proses penyidikan dan persidangan tidak memiliki peran dan kedudukan yang sama, antara satu dengan yang lainnya, misalnya posisi penyidik dengan terperiksa. Dalam kondisi seperti ini tentu rentan kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan. Oleh karena itu, linguistik forensik diperlukan untuk memastikan bahwa proses peradilan (penggunaan bahasa) telah steril dari penyimpangan, serta sesuai dengan kepentingan institusional para aparat penegak hukum.


Jika dilihat dari sisi tugas penyidikan, terutama saat pemeriksaan sebenarnya ada dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu proses verbal van verhoy dan proses verbal van bivinding. Kedua proses itu sama-sama dilakukan untuk mencari bukti agar dengan bukti itu perkara pidana yang terjadi dapat menjadi terang-benderang dan terungkap siapa pelakunya. Secara teori, proses verbal van verhoy adalah tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari keterangan melalui pemeriksaan orang-orang yang mendengar, mengetahui, melihat, dan merasakan terjadinya tindak pidana. Sementara, proses verbal van bivinding adalah upaya yang dilakukan penyidik untuk mendapat keterangan, atau bukti dengan alat-alat tertentu, seperti foto, visum, dan lain-lain.

Pengumpulan bukti secara verbal merupakan pemeriksaan dalam bentuk wawancara atau interview. Pada tahap ini penerapan linguistik forensik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemeriksaan berlangsung adil dan benar. Jika pemeriksaan tidak berlangsung dengan adil dan benar, maka hal itu bisa menggagalkan dakwaan primer/materil (batal demi hukum) atas perkara yang diduga pidana. Paradigma lama seringkali mengejar pengakuan dari terperiksa, padahal semestinya tujuan institusional pemeriksaan adalah memperoleh keterangan yang disampaikan secara sukarela dari terperiksa. (*)

Contact Form

Name

Email *

Message *