HEADLINE NEWS

TOPIK POPULER

BPD Bermain Proyek Bisa Dipidana, Ini Peraturannya


Kerinci, - Turunnya dana desa tahun 2018 mulai Januari 2018, terlihat sebagai salah satu pemicu banyak perdebatan mengenai proses operasional dalam menjalankan dana. Salahsatu pertanyaannya adalah apakah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) boleh menjadi pelaksana proyek di desa?

Berikut hasil dari kajian ilmiah penulis dari data sekunder lapangan yang kita temukan berdasarkan undang undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Dia membeberkan jawaban dari pertanyaan yang selama belum diketahui secara mendetil oleh Masyarakat, ini sudah dijelaskan pada Pasal 64 UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Inilah daftar larangan bagi anggota BPD dengan merujuk UU Desa.Anggota BPD dilarang:
  1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
  2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  3. Menyalahgunakan wewenang;
  4. Melanggar sumpah/janji jabatan;
  5. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
  6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  7. Sebagai pelaksana proyek Desa;
  8. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
  9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. 
Ketua Umum LSM Pergerakan Aktivis Sejati (Petisi Sakti) Indra Komano menjelaskan poin tersebut diatas secara mendasar dari Peraturan dan Undang undang. 

"Bila dilihat dari kajian ilmiah tersebut, sudah jelas anggota BPD dilarang menjadi pelaksana proyek desa." Ujar dia.

Ditanya tentang adanya oknum anggota BPD yang melanggar? Karena hal itu berarti telah melanggar aturan UU maka harus melihat pengaturannya pada level desa melalui Peraturan Desa (Perdes) yang telah disusun. Sanksi yang bisa dijatuhkan harus selaras dengan aturan jelas dia.
Fenomena adanya anggota BPD yang menjadi pelaksana proyek desa mengemuka karena ada beberapa desa yang anggota BPD nya ‘kecemplung’ dalam pelaksanaan proyek desa. Ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi. Pertama, karena ketidaktahuan aturan yang menjelaskannya. Kedua, karena sebagian desa di Indonesia masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang memadai sehingga terpaksa beberapa pekerjaan dirangkap orang yang sama meski bahkan aturan UU sudah menjelaskannya ucapnya.
Dalam kontek ini salahsatu Anggota BPD dalah melakukan pengawasan terhadap bagaimana desa menjalankan fungsinya mensejahterakan warganya sehingga bakal terjadi konflik kepentingan dengan pekerjaan pelaksana proyek karena pelaksanaan proyek adalah salah satu proses yang harus mereka awasi. Jadi, jawabannya adalah, tidak! Tukas dia. (Mano)

Previous
« Prev Post
Show comments

Contact Form

Name

Email *

Message *