HEADLINE NEWS

TOPIK POPULER

Terlalu Banyak di Sunat Dan Penyakit Korupsi, Atap Gedung DPRD Kota Bogor Ambruk


Reporter : Veronica 

Dinding Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor runtuh saat hujan deras dan angin kencang pada Sabtu 26 Oktober 2019 kemarin. Material dinding menimpa kursi dan meja ruang rapat paripurna.

Beruntung peristiwa tersebut tidak memakan korban. Sebab saat kejadian, tidak ada aktivitas apapun di ruangan tersebut.

Sekretaris Dewan Kota Bogor, Boris Deruresman membenarkan adanya kerusakan di gedung lantai 5 tersebut, yakni pada bagian dinding tepat di atas ruang rapat paripurna ambruk.

"Penyebabnya akibat angin kencang dan hujan deras Sabtu sore kemarin," kata Boris saat dikonfirmasi, Minggu (27/10/2019).

Hingga Minggu sore, beberapa pekerja terlihat sibuk membersihkan sisa puing-puing bangunan yang berserakan di ruang rapat paripurna.

Wali Kota Bogor, Bima Arya menduga kualitas dinding bangunan Gedung DPRD yang belum lama diresmikan sangat buruk. Sebab, diterpa angin kencang saja sudah roboh.

"Yang kami lihat di sini justru kualitas fisik bangunannya memang sangat buruk. Bogor ini intensitas hujannya cukup tinggi. Seharusnya diperhitungkan yang matang, jadi enggak ada itu alasan karena hujan, karena angin," terang Bima.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menduga ada beberapa bagian konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi. Mulai dari pondasi hingga tiang pancang. Begitu pun setiap plafon tidak ditunjang dengan penyangga yang kuat.

"Ada indikasi kuat bahwa ada beberapa bagian tidak dikerjakan, tidak dibangun seperti seharusnya. Jadi terlihat sangat rapuh sekali. Makanya kena angin sedikit ya bisa goyang, ambruk," kata Wali Kota Bogor.

Agar kejadian serupa tidak terulang dan mencegah jatuhnya korban luka maupun jiwa, Bima akan meminta dinas terkait untuk melakukan kajian ulang secara menyeluruh terhadap Gedung DPRD Kota Bogor.

"Dan kami mohon kerjasamanya dengan dewan agar bisa mengatur waktu supaya kajian bisa dilakukan secepatnya," kata dia.

Tak hanya itu, ia juga akan melihat secara detil dokumen perencanaan pembangunan gedung wakil rakyat itu. Sebab, proyek Gedung DPRD ini sangat fantastis yaitu senilai Rp 7 miliar.



"Bukan soal keselamatan saja ini soal transparansi anggaran. Anggarannya enggak kecil, Rp 7 miliar lebih. Kita ingin lihat lagi dari awal perencanannya seperti apa. Kalau tidak sesuai dengan perencanaan, berarti ada sesuatu di sini. Kan gitu," ucapnya.

"Tadi kan rapuh sekali. Enggak mungkin gedung sekokoh ini, temboknya setipis itu. Tidak ditunjang lagi oleh pilar yang kuat," tambahnya.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor mendesak aparat penegak hukum mengusut insiden ambruknya dinding atas dan plafon ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Bogor yang terjadi. 

Bangunan  yang diketahui menelan biaya Rp72,7 miliar itu, usia bangunan baru 10 bulan, diduga ambruk lantaran tidak sesuai dengan standar pekerjaan dan sarat korupsi.

Ketua DPD PSI Kota Bogor,  Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan mengatakan, PSI mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan proses hukum secara profesional, terbuka dan akuntabel, sebab terdapat dugaan penyelewengan anggaran dalam proses pengerjaan proyek di kantor wakil rakyat Kota Bogor itu.

“Ambrolnya dinding dan plafon gedung DPRD yang baru 10  bulan itu adalah sindrom atau gejala dari anamnesis/ diagnosa adanya penyelewengan dana pembangunan gedung. Dibangun dibawah standar spesifikasi yang seharusnya . Atas dasar anamnesis itu  bisa diketahui ini pasti adalah penyakit korupsi,” kata Sugeng.

Sugeng yang juga Sekjen Peradi ini mendorong agar aparatur penegak hukum memproses semua pihak yamg secara langsung maupun tidak langsung bertanggungjawab atas proyek dengan anggaran fantastis itu.

“Kami mendorong penegak hukum segera melakukan langkah-langkah konkrit dan memanggil semua pihak mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan atas insiden ambruknya dinding dan plafon DPRD Kota Bogor,”papar Sugeng.

Untuk membuktikan hal tersebut, DPD PSI Kota Bogor mendesak dilakukan pemeriksaan proses lelang hingga terpilihnya kontraktor.

“Periksa juga konsultan pengawas, kontraktor (kontraktor harus diminta terbuka apakah ada dana yg mengalir pada pihak-pihak tertentu sehingga menurunkan kualitas/ spek bangunan.

Lalu Pejabat Pembuat Komitmen terkait proses pelaksanaan mulai dari awal sampai dengan serah terima serta TP4D sebagai tim yang mengawal pembangunan di Kota Bogor dan Sekda serta Walikota Bogor perlu ditanya juga tanggungjawab pengawasan mereka,”ujar Sugeng.

Previous
« Prev Post
Show comments

Contact Form

Name

Email *

Message *